Masih Berlakukah Hukum Pada Pemimpin?

Memimpin bukanlah hal yang mudah. Sebatas memimpin diri sendiripun, akan tertemukan kesulitan. Terlebih lagi memimpin suatu wilayah. Sabar. Kata sifat yang satu ini sejatinya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tak hanya sabar, tapi juga bijaksana. Adanya kebijaksanaan akan memberikan aura positif dari masyarakat kepada pemimpinnya.

Yang terpenting dari seorang pemimpin adalah jiwa yang berkarakter.  Pemimpin berkarakter pasti memiliki sifat-sifat pokok sebagai parameter untuk seorang pemimpin yang baik. Adanya sosok pemimpin yang berkarakter pasti akan membentuk masyarakat yang berkarakter pula. Ianya adalah jujur, tidak egois juga disiplin.

Pemimpin berkarakter di Indonesia? Indonesia yang terdiri dari banyak wilayah otonomi, mengharuskannya mengambil satu orang sebagai pemimpin untuk satu wilayah. Tentunya, berbeda orang, berbeda kepemimpinan. Namun, yang diharapkan adalah walaupun memiliki cara berbeda dalam kepemimpinan, yang terpenting adalah pemimpin yang memiliki karakter dalam menjalankan kepemimpinan, bagaimanapun caranya.

Pemimpin berkarakter itu cenderung berwibawa, santun dan merakyat. Definisi merakyat terkadang salah diartikan baik oleh masyarakat maupun pemimpin itu sendiri. ‘Merakyat’ bukan berarti dekat dengan rakyat saja, atau blusukan dalam membahasakannya. Pemimpin yang merakyat itu seyogyanya mengetahui juga karakter dari masyarakatnya. Tak harus tau karakter dari setiap individu, namun cukup dengan melihat kebiasaan dan lingkungan kelompok dalam masyarakatnya. Pemimpin juga harus tau apa sih keinginan rakyatnya. Pemimpin merakyat itu, bukan hanya sekadar melihat ‘keterlantaran’ rakyatnya, dan memanfaatkan kehadiran media sebagai pengubah realitas. Pencitraan, bahasanya. Banyak pemimpin seperti ini. Ini bukan pemimpin merakyat, tapi pemimpin yang me-reka dalam kerakyatan. Merekayasa keadaan sehingga terlihat sempurna. Pemimpin yang seperti ini akan cenderung munafik, jelaslah ini bukan pemimpin yang diharapkan.

            Kepemimpinan seperti ini akan dengan mudah menghancurkan tatanannya. Pemimpin akan rawan berbuat maksiat. Bukan memimpin dengan hati dan tanggungjawab. Pemimpin seperti ini hanya meminjam label ‘pemimpin’ untuk mendapatkan ketenaran sosial. Sungguh disesalkan.

            Perilaku para pemimpin saat ini sangat ironis. Banyak pemimpin tak berkarakter jika dipandang secara objektif. Banyak pemimpin di Indonesia ini yang memiliki masalah dengan warganya, yang akhirnya menimbulkan konfik pemimpin-yang dipimpin. Mengartikan bahwa pemimpin itu bukan seorang pemimpin yang merakyat dalam arti sesungguhnya. Akibatnya, pemimpin ini bukan pemimpin yang berkarakter.

            Ya, buktinya. Masalah penistaan agama yang tak kunjung terselesaikan hukum.  Beliau, si penista, didakwakan telah melakukan penistaan agama yaitu adanya penghinaan terhadap beberapa ayat isi Alquran. Hingga berbagai aksi telah dilakukan masyarakat untuk menindaklanjuti kasus ini. Apa hasilnya? Belum ada proses, inikah yang disebut objektif? Hukum itu objektif. Patutkah Indonesia tercinta ini disebut dengan Negara hukum?

Inilah pemimpin di Indonesia dalam kasus tertentu. Pembelaan selalu saja datang hadir memandang secara subjektif dengan berbagai alasan agar terlihat objektif.

            Hadirnya masalah penistaan agama seperti ini, akan memecah belah masyarakat. Akan ada komentar dan argumen negatif dari masyarakat yang pro terhadap aksi kontra yang dilakukan. Berpihak secara subjektif bukanlah alasan dan karakteristik hukum Indonesia bahkan bangsa Indonesia.

            Indonesia punya hukum. Sebenarnya pemerintah tinggal menjalankan hukum. Sudah ada perangkat hukum. Tinggal dimanfaatkan. Tidak ada alasan pemerintah tidak tahu permasalahan penisataan agama ini atau ‘lupa’ bahwa Negara punya hukum. Pemerintah telah diingatkan dengan aksi yang telah dilakukan masyarakat yang tersebar di Indonesia. Tidak ada alasan bahwa tidak ada bukti dan itu hanya kesalahpahaman. Sebab, masalah bukti dan adanya kesalahpahaman inilah yang akan diselesaikan oleh hukum. Itulah guna hukum. Itu tujuannya aksi dilakukan demi menjalankan hukum. Yang terpenting, masalah ini harus diselesaikan dengan hukum. Bukan membiarkannya terlepas dari hukum dan lama-kelamaan menghilang dari media. Masih berlakukah hukum pada pemimpin?